May
17
2020
0

Menjadi Penilai IDEAthon Ristek/BRIN

Dr. Juneman Abraham memperoleh kepercayaan untuk menjadi salah seorang penilai IDEAthon #Inovasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Ristek/BRIN.

IDEAthon bertumpu pada gagasan “Kebijaksanaan Orang Banyak” (Wisdom of the Crowd), sebagaimana disampaikan oleh Prof. Ismunandar. Hal ini sangat bermanfaat sebagai medium rakyat Indonesia untuk melakukan inovasi terbuka dan bergotong-royong menghadapi pandemi Covid-19 (Corona Virus Indonesia). Gerakan sosial ini melengkapi inisiatif yang sudah ada dari Kemenristek/BRIn, yakni pembentukan Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. 

Dalam kesempatan ini, Dr. Abraham melakukan penilaian terhadap 72 dari 4617 proposal yang lolos verifikasi administratif awal. Setiap proposal dinilai oleh 2 orang penilai/reviewer. Total terdapat 57 penilai yang memperoleh kehormatan diundang oleh Kemenristek/BRIN untuk memberikan pertimbangan seleksi proposal kepada Komite/Panel Penilai Kementerian. Kegiatan penilaian ini berlangsung cukup singkat, yakni pada Kamis hingga Sabtu, 23-25 April 2020.

Berikut ini adalah sejumlah flyer, serta dokumentasi foto kegiatan yang diikuti oleh Dr. Abraham, mulai dari Penyamaan Persepsi dan Penilaian bersama dengan Tim Ahli Ristek/BRIN dan LPDP, hingga Pengumuman Penerima Penghargaan oleh Menteri Ristek/Kepala BRIN, Prof. Bambang Brodjonegoro, yang diliput oleh berbagai media massa nasional. Beliau menyatakan:

“Kami menyelenggarakan ini untuk menjaring berbagai ide dari kelompok masyarakat. Tidak hanya dari sisi penyakit atau kesehatannya, tapi juga bagaimana kita bisa memitigasi dampak ekonomi dan sosialnya.”

Kegiatan IDEAthon ini merupakan sumbangsih yang luar biasa dari Kemenristek/BRIN dalam menghadapi persoalan nasional

Written by juneman in: Bangsa,Binusian,Profesi |
May
10
2020
0

Koordinasi Tim Layanan 119 ext. 8 (Sejiwa)

119 ext. 8 (Tim Himpunan Psikologi Indonesia dan Telkom)
Written by juneman in: Bangsa |
Jul
27
2018
0

Psikolog Sosial BINUS Berpartisipasi Dalam Penyusunan RUU Dosen

Pada 27 Juli 2018, Dr. Juneman Abraham, psikolog sosial dan lecturer specialist Universitas Bina Nusantara hadir bersama dengan Tim Pengkaji Kebijakan Pendidikan Tinggi Ikatan Dosen Republik Indonesia di Ruang Badan Keahlian DPR RI dalam rangka sebagai salah satu narasumber penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan Undang Undang tentang Dosen.

Salah satu regulasi dalam pengelolaan sumber daya pendukung pendidikan nasional diatur melalui Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tentang Guru dan Dosen merupakan payung hukum dalam mengatur guru dan dosen namun dalam implementasinya belum spesifik.

Dalam kesempatan tersebut, berlangsung diskusi berdasarkan kepakaran, diantaranya tentang: perlunya pemisahan UU tentang Guru dan Dosen (menjadi UU tentang Guru & UU tentang Dosen), deregulasi dan debirokratisasi pendidikan tinggi, caturdarma, serta kesejahteraan dosen termasuk tunjangan fungsional dan kinerja.

 

 

Sebelumnya, Tim serupa telah menelurkan sebuah buku berjudul Kajian Pendidikan Tinggi IDRI untuk DPR RI dan Ristek Dikti 2018 yang diterbitkan oleh ITB Press (ISBN 9786025417931) dan diberikan kata pengantar oleh Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Berikut ini adalah salah satu Bab yang ditulis oleh Juneman: https://osf.io/nz7v9/

 

Written by juneman in: Bangsa,Binusian,Profesi | Tags: ,
Oct
06
2017
0

Technical Working Group Penyusunan Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Pada 25 September 2017, Juneman Abraham berpartisipasi dalam sebuah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang bertujuan untuk meninjau (review) penyusunan Pedoman Teknis dan SOP Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Pada Situasi Bencana. Koordinator Rumpun Psikologi Sosial-Komunitas pada Jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara ini turut menjadi representasi organisasi profesi Himpunan Psikologi Indonesia menyampaikan pandangan berdasarkan keahlian (psikologi) dalam sebuah pertemuan kelompok kerja teknis (technical working group) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Martha Tiahahu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, berdasarkan Surat Tugas No. 607/PP-HIMPSI/ST/IX/17 menjawab Undangan Sekretaris Kementerian PP-PA No. B-1347/KPP-PA/Sesmen/RorenData/09/2017.

Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sensitif dan menjawab kebutuhan khusus penyintas dalam situasi darurat serta dapat menjadi kesadaran semua pihak, bahwa pada situasi bencana, perempuan dan anak memiliki kerentanan pelanggaran hak yang berdampak serius dan mengancam keselamatan jiwa. Hasil yang diharapkan adalah agar pemerintah dan semua elemen masyarakat dapat merancang, mengembangkan, dan membangun mekanisme koordinasi lintas klaster untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender pada situasi bencana.

Komunitas yang ditargetkan adalah petugas/pendamping/pekerja kemanusiaan dan segenap pihak yang merespon bencana — untuk memudahkan mereka dalam menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanganan bagi korban yang mengalami kekerasan berbasis gender dalam situasi darurat kemanusiaan/bencana yang terintegrasi dalam program-program mereka

Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan turut melibatkan Himpunan Psikologi Indonesia serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Komnas Perempuan, P2TP2A DKI Jakarta, KEPPAK Perempuan, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, LBH APIK, Parisadha Buddha Dharma NSI, dll.

 

Juneman di KEmenterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Juneman di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

Dalam paparan dan konsultasinya, Juneman Abraham selaku perwakilan Jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia menyampaikan bahwa: Pertama, penyusunan Panduan ini perlu memperhatikan aspek komunikasi dan membedakan antara istilah populer (misalnya, split personality; “kepribadian terpecah”) dan istilah formal diagnosis (misalnya, Dissociative Identity Disorder, “Gangguan Identitas Disosiatif”) pada penyintas bencana.

Kedua, perlu ditambahkan bahwa Psychological first aid (PFA) adalah salah satu cara berbasis ilmiah, respon pertama (segera setelah terjadinya peristiwa) yang dilakukan dalam durasi yang singkat untuk melakukan penguatan dan memberikan dukungan psikologis kepada orang lain yang mengalami tekanan peristiwa sulit (peristiwa krisis, peristiwa darurat, peristiwa traumatis). Laporan-laporan meta-analisis menunjukkan bahwa keilmiahan dari PFA merupakan tantangan tersendiri bagi penyusunan standar pelaksanaan maupun pelatihan. Di era evidence based practice, maka aspek ini perlu diberikan prioritas penekanan dalam pedoman dan SOP.

Ketiga, dalam konteks reintegrasi/rehabilitasi sosial, perlu diwaspadai apakah tepat jika pekerja sosial, konselor, dan psikolog ditujukan untuk turut membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi spiritual, padahal bantuan yang diberikan (tertulis dalam Panduan) sebatas bantuan psikologis serta sosial.

Feasibility Implementasi sampai pada tingkat Desa, sebagaimana dikemukakan oleh MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia) sangat perlu mendapat perhatian karena mendasarkan pada keragaman kewilayahan serta keragaman peraturan yang memayungi di tingkat pusat dan daerah.

Mar
16
2017
0

Tiga Rangsangan Riset yang Berorientasikan ‘Customer’

Perkataan customer-oriented research setidaknya membawa ingatan saya pada 3 (tiga) buah peristiwa yg pernah saya alami.

Pertama adalah workshop Jurnal Humaniora yang saya ikuti di UGM. Ketua Redaksi waktu itu (sekitar 2013) menyatakan bahwa beliau punya konsen tentang bagaimana publikasi ilmiah dari orang Indonesia tetap juga dapat dinikmati oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Di sini menyangkut pula persoalan bahasa. Yang mengesankan saya adalah ungkapan beliau, bahwa meskipun sudah memiliki kiprah publikasi pada tingkat internasional, beliau masih juga menyempatkan diri untuk menulis di jurnal-jurnal ilmiah maupun majalah-majalah yang dianggap ‘kecil’ yang berbahasa Indonesia agar hal-hal yang beliau ketahui turut terjangkau oleh para dosen, mahasiswa, dan awam yang masih juga banyak membaca publikasi yang demikian. Hal ini menurut hemat saya sangatlah inspiratif.

Peristiwa kedua adalah paparan keynote speaker Prof Murnizam Hj. Halik di Auditorium Universitas Mercu Buana Jakarta saat konferensi Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi tahun 2013. Beliau memaparkan puluhan contoh artikel jurnal yang dari judul dan abstraknya sudah sangat super-spesialistik serta memuat alur mediasi dan moderasi sejumlah variabel dengan sofistikasi sangat tinggi. Beliau waktu itu bahkan agak ‘menantang’ audiens, siapa sajakah di antara komunitas ilmuwan maupun praktisi PIO yang hadir yang bisa mengerti dan menjelaskan ulang judul dan abstrak tersebut. Tampaknya waktu itu beliau mengkontekskan paparan tersebut dalam rangka aplikabilitas riset untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat ASEAN.

Pengalaman ketiga, adalah membaca ulasan beberapa tahun lalu di Koran Kompas oleh Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J., salah seorang guru besar etika yang paling masyur di Indonesia, mengenai bahwa dalam hal filsafat, masyarakat Indonesia lebih membutuhkan pengembangan filsafat yang ‘generalis’, seperti wawasan tentang bagaimana umumnya pemikiran Karl Marx, bukan pemikiran Marx yang sudah sampai ‘printilan’-nya. Hal ini juga berdampingan, tetapi bukan bermaksud defensif, dengan kenyataan sebagian kesulitan dosen filsafat di Indonesia ‘menembus’ jurnal filsafat papan atas yang tidak sedemikian diikuti diskursusnya oleh kebanyakan dosen-dosen filsafat di Indonesia (tidak pula seperti di beberapa negara maju di mana perkumpulan dlm bidang filsafat cukup pesat berkembang).

Oleh sebab itu, saya menganggap penting bagi kita untuk mempertanyakan ulang, “Siapakah sebenarnya konsumen, dan pemangku kepentingan keseluruhan dari penelitian kita? Bagaimana sebuah ‘customer-attentive research‘ mau didefinisikan dan diupayakan?”. Hal ini patut dijawab selekasnya karena akan menyangkut banyak aspek dari kebijakan perjurnalan kita. [Bandingkan juga dengan tulisan saya baru-baru ini: Pelajaran dari Nobel Laureate tentang Keragaman dalam Penelitian].

Oct
14
2016
0

Psikologi (Sosial) Asia?

Pada 22-23 September 2016, Juneman Abraham, SCC Community Psychology, Bina Nusantara University, berpartisipasi dalam  AASP Capacity Building bertajuk “Asian Social Psychology: Epistemology, Teaching, and Action“, di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok, dengan narasumber utama Prof. James H. Liu, Ph.D, yang merupakan Professor, Adjunct Fellow, Centre for Applied Cross-Cultural Research University of Victoria dan Head of School of Psychology, Massey University.

Oleh karena keterbatasan tempat dan untuk efektivitas kegiatan, peserta, yang merupakan dosen Psikologi Sosial, diseleksi berdasarkan (1) pengalaman penelitian yang relevan dengan topik (ditunjukkan dengan CV)(2) tulisan makalah berbahasa Inggris (350 kata) dengan topik “Why social psychology in Asian perspective is necessary?“.

Dalam Seminar & Workshop, pertama-tama, James Liu menjelaskan tentang Confucian Philosophy. Yakni Prinsip Interconnectedness & Holism. Implikasi: (1) Jangan mengkotakkan pendekatan “kuantitatif” dan “kualitatif” dalam riset; (2) Perlu kolaborasi psikolog dgn ilmuwan & praktisi disiplin lain; (3) Optimalkan modal sosial yang saling terkait; (4) Perlu keterhubungan dengan SDG (Sustainable Development Goals, konsen global). Filosofi bukan hanya untuk kegiatan akademik, tetapi untuk spirit diri sendiri, sehingga jangan disalahmengerti. Filosofi Konfusian bukan pertama-tama untuk dieksplisitkan dalam naskah riset.

Selanjutnya, James Liu menyampaikan mengenai Golden Rule: Do unto others as you would have them do untuk you” – Jesus; “What do you don’t want for yourself, don’t do to others” – Confucius. DO: (1) Use your human heartedness, (2) Find others to cultivate self, (3) Practice professionalism. DON’T: (1) Follow others without a plan; (2) Let money dictate your research; (3) Worship power.

Ketika mengupas tentang Action Research, beberapa pokok pikiran yang disampaikan, diantaranya: Konteks urgensi action research adalah maraknya social change membawa pada social problem, yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Penelitian bukan hanya berhenti pada p < 0.05. Perlu kooperasi dengan praktisi, pemerintah (Bottom Up). Riset adalah untuk pemecahan masalah (bukan hanya basic science). PAR (Participatory Action Research) adalah sebuah siklus Planning->Action->Observation->Evaluation->Reflection (bukan Top-Down/Aplikasi teori sahaja). “Application of principles from social science to group life and decision making: LONG TERM PLAN!“. Tidak hanya berbicara tentang mengganti media perubahan sosial, tetapi ada proses kolektif.

Ketika membahas buku teks Psikologi Sosial: Menggunakan buku teks dari Western tidaklah berdosa! Namun, ada kebutuhan untuk menambah sedikitnya satu chapter tentang “Culture-oriented Psychology”. Isi buku perlu dikoneksikan dengan rujukan temuan-temuan Asian Social Psychology. Alternatif dari chapter adalah artikel jurnal.

Dalam Laboratorium Psikologi Sosial: Ada aktivitas mahasiswa untuk (1) Mengobservasi lingkungan sosial, (2) Menguji norma sosial. Ada masalah praktis setempat yang ingin diatasi, misalnya Littering Behavior. Apakah teori psikologi mainstream bekerja? Evaluasi Program berdasarkan Process dan Outcome.

Usulan perubahan silabus mata kuliah Psikologi Sosial, misalnya Pada Pertemuan Kedua (Metodologi Riset), perkenalkan Asian Epistemology postulates:Pengetahuan itu benar jika….” (Justifikasi pengetahuan berdasarkan spiritualitas? Justifikasi pengetahuan berdasarkan relasional? (termasuk hierarki?)). Ada tugas praktikal untuk re-think mengapa Western Social Psychology tidak bekerja? Ada usulan untuk jangka panjang: History of Indonesian Social Psychology. Di kalangan dosen: Proyek Pengabdian Kepada Masyarakat dijadikan masukan untuk Silabus.

Intinya: Agar kita tidak terasingkan dari mata kuliah yang kita ajarkan sendiri di kelas! “However, don’t overlook Western psychologists’ important experiences in developing their own indigenous psychologies,” and “Don’t think in terms of English or any other foreign language during the various stages of the research process“.

Berikut ini adalah beberapa gambar tentang suasana berlangsungnya Seminar & Workshop.

AASPdoc_JunemanAbraham_0768-min AASPdoc_JunemanAbraham_0800-min AASPdoc_JunemanAbraham_0816-min AASPdoc_JunemanAbraham_0819-min

AASPdoc_JunemanAbraham_0847-min AASPdoc_JunemanAbraham_0855-min AASPdoc_JunemanAbraham_0856-min AASPdoc_JunemanAbraham_0858-min AASPdoc_JunemanAbraham_0862-min

AASPdoc_JunemanAbraham_0877-min AASPdoc_JunemanAbraham_0878-min AASPdoc_JunemanAbraham_0880-min AASPdoc_JunemanAbraham_0881-min

AASPdoc_JunemanAbraham_0820-min   AASPdoc_JunemanAbraham_0833-min

 

May
03
2015
0

Psikologi Kebangsaan: Sebuah Epilog

Epilog "Rakyat Nggak Jelas"

Epilog “Rakyat Nggak Jelas”

Endorsement "Rakyat Nggak Jelas"

Endorsement “Rakyat Nggak Jelas”

 

"Revolusi mental memang harus berawal dari mental juga..."

“Revolusi mental memang harus berawal dari mental juga…” (Juneman Abraham)

Mar
14
2015
0

Hukuman Mati Ditinjau dari Sisi Psikologis

Pada Minggu pagi, 7 Maret 2015, Juneman Abraham tampil dalam acara Indonesia Pagi di Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang membahas Hukuman Mati Ditilik dari Aspek Psikologi.

Juneman menjelaskan bahwa Hukum perlu memperoleh masukan dari Psikologi dan ilmu-ilmu sosial lain dalam hal hukuman mati. Riset-riset empiris dalam ilmu-ilmu tersebut telah menunjukkan bahwa tidak ada efek jera dari hukuman mati. Dengan demikian argumen yang mengatakan bahwa hukuman mati memiliki kegunaan dalam memulihkan disharmoni sosial tidak memiliki dasar. Sedikitnya ada tiga sebab mengapa hukuman mati tidak memiliki efek deteren. Pertama, bahwa pada saat melakukan kejahatan, diri orang sedemikian terlibatnya sehingga pertimbangan tentang konsekuensi seperti hukuman mati tidak mendapat tempat. Kedua, bahwa persepsi subjektif seseorang mengenai peluang bahwa dirinya akan tertangkap atau dihukum lebih memainkan peran dalam menimbulkan efek jera ketimbang jenis hukuman (seperti hukuman mati). Ketiga, berdasarkan prinsip kontiguitas dalam psikologi pemberian hukuman, hukuman yang efektif adalah hukuman yang diberikan segera setelah perbuatan jahat dilakukan; padahal dalam hukuman mati mustahil ada jarak waktu sesingkat itu.

 

Juneman Abraham @ TVRI - Indonesia Pagi

Juneman Abraham @ TVRI – Indonesia Pagi

Di samping itu, Juneman mencermati bahwa dukungan publik yang meluas terhadap hukuman mati lebih disebabkan karena adanya misinformasi di kalangan masyarakat mengenai proses dan konsekuensi dari hukuman mati itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat berjarak dari proses-proses yang menghantar pada hukuman mati. Apakah masyarakat mengetahui secara persis bahwa proses pengambilan keputusan hukuman mati sudah benar-benar bersih dari korupsi, sudah sungguh-sungguh bebas dari motif dan kepentingan politik, dan kepentingan-kepentingan lainnya? Kasus-kasus salah vonis menunjukkan bahwa hukum di negara kita belum mencapai keadilan paripurna, sehingga hukuman mati belum tepat diterapkan dalam konteks situasi yang demikian. Dari sisi konsekuensi hukuman mati yang bersifat retributif (ganti rugi) atas kerugian yang diderita korban dan masyarakat; apakah masyarakat mengetahui bahwa ada hukuman yang jauh lebih “setimpal” daripada hukuman mati? Hukuman penjara seumur hidup, tanpa remisi, dan disertai kewajiban bagi si terhukum untuk menunjukkan itikad baik kepada keluarga korban jauh lebih berat ketimbang hukuman mati. Pencitraan dalam media massa seperti film juga menunjukkan bahwa solusi yang adil atas suatu kejahatan adalah bahwa si penjahat mati ditembak. Kita diajarkan bahwa kita boleh mengalahkan kekerasan dengan kekerasan. Ini adalah kesalahan berpikir yang tidak menguntungkan bagi penghargaan terhadap hak hidup siapapun.

Ada satu lagi keberatan terhadap dijatuhinya hukuman mati. Perilaku, termasuk perilaku jahat, tidaklah dapat dilepaskan dari konteks sosial dari pelaku kejahatan. Kejahatan seringkali bukan semata-mata merupakan akibat dari individualitas seseorang (kepribadian, sifat, genetik), melainkan akibat interaksi juga dengan  rentannya seseorang mengalami pengaruh-pengaruh sosial. Negara yang mewakili masyarakat tidak dapat menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang yang melakukan kejahatan di mana masyarakat selalu memiliki kemungkinan berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. Juneman mengambil padanan contoh dengan kemiskinan struktural, di mana kemiskinan ini disebabkan bukan karena individu malas, tidak gigih bekerja, melainkan karena struktur sosial itu sendiri membatasi dan memiskinkan masyarakat. Terdapat pula bukti-bukti, misalnya, bahwa pelaku pembulian dari suatu segi merupakan “korban” dari sistem sosial. Untuk itu, sebelum struktur dan sistem sosial itu benar-benar dibenahi, hukuman mati tidaklah layak dijatuhkan.

Juneman Abraham @ Indonesia Pagi - TVRI, 7 Maret 2015

Juneman Abraham @ Indonesia Pagi – TVRI, 7 Maret 2015

 

Written by juneman in: Bangsa,Kehidupan | Tags: ,
Feb
08
2015
0

Menumbuhkan dan Merawat Asa Perubahan Perilaku Pada Laki-laki Pelaku Kekerasan Melalui Konseling

Pada 14-16 dan 21-23 November 2014, dosen Jurusan Psikologi BINUS, Juneman Abraham, S.Psi., M.Si. berpartisipasi dalam pelatihan konseling terhadap klien laki-laki (male counseling) di Hotel Cipta, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama antara Yayasan PULIH dan RutgersWPF.

Selama enam hari ia menjalani pelatihan dan mengikuti case conference (sesi pembelajaran dari kasus) untuk kasus-kasus yang sesuai dengan topik konseling laki-laki (konseling pelaku kekerasan). Pelatihan ini diikuti oleh 24 peserta (psikolog, ilmuwan psikologi, mitra PULIH, fasilitator serta aktivis Laki-laki Peduli) yang memenuhi persyaratan, antara lain pernah mengikuti seminar/pelatihan tentang jender dan maskulinitas, bersedia hadir setiap hari secara penuh (pukul 08.30 s/d 17.30 WIB), dan bersedia menerapkan ilmunya untuk membantu PULIH manakala membutuhkan konselor untuk melakukan konseling pelaku kekerasan/ konseling laki-laki.

Latar belakang pelatihan ini adalah sebagai berikut: Di berbagai bagian di dunia, muncul kesadaran bahwa untuk dapat memutus siklus kekerasan, laki-laki juga perlu menjadi target dalam intervensi berbasis jender. Banyak perempuan, baik penyintas (survivor) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maupun yang memberikan layanan, menyadari bahwa KDRT tidak akan dapat dihapuskan bila intervensi hanya difokuskan pada perempuan. Program Konseling bagi Laki-laki adalah bagian dari program Laki-Laki Peduli (MenCare+) yang secara khusus mempromosikan keterlibatan laki-laki dalam mempromosikan kesetaraan jender.

Dalam pelatihan ini, materi yang dibelajarkan antara lain (1) pemahaman tentang seks dan jender, (2) pemahaman mengenai maskulinitas, (3) menjawab pertanyaan mengapa laki-laki ‘pelaku’ melakukan kekerasan, (4) Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis gender (KTPBG) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); karakteristik pelaku kekerasan, pasangan dan anaknya, (5) strategi intervensi berbasiskan model ekologi, (6) model perubahan perilaku, (7) diskusi kasus dan hasil penelitian tentang laki-laki pelaku kekerasan, (8) teknik-teknik intervensi, (9) bermain peran (praktik memberikan konseling), dan (10) debriefing.

Juneman, SCC Community Psychology, BINUS University (kedua dari kanan) mengikuti salah satu sesi dalam Pelatihan Male Counseling

Juneman, SCC Community Psychology, BINUS University (kedua dari kanan) mengikuti salah satu sesi dalam Pelatihan Male Counseling

 

Di samping prinsip-prinsip dan teknik-teknik umum konseling yang dipelajari dalam pelatihan ini, pelatihan ini juga memberikan wawasan mengenai perilaku kekerasan yang menjadi target intervensi pengubahan. Diingatkan bahwa kekerasan itu berwajah banyak dan seringkali berpangkal pada relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam budaya patriarki (budaya yang mengistimewakan laki-laki; perempuan = ‘second class’). Dengan demikian, ada hal yang spesial dari konseling ini. Program MenCare (Male Counseling) ini memandang kekerasan dalam relasi bukan hanya merupakan persoalan miskomunikasi antar pasangan (sehingga hanya perlu diberikan keterampilan berkomunikasi), bukan hanya persoalan mengatasi rasa marah secara lebih asertif (sehingga hanya perlu diberikan keterampilan mengelola emosi), bukan pula hanya persoalan bagaimana memperlakukan pasangan. Yang sering luput dari perhatian umum, dan ditantang untuk didefinisikan ulang adalah hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya inilah yang dibedah dalam teori-teori feminis, yakni mendudukkan persoalan ketidakadilan jender pada tempatnya dan membongkar relasi yang tidak setara itu.

Pelatihan ini juga memberikan wawasan mengenai siklus kekerasan, serta mengapa korban banyak yang ‘memilih’ tinggal/bertahan di dalam siklus tersebut. Di samping itu, pelatihan ini membekali konselor agar memiliki keyakinan dan sikap yang optimistis mengenai perubahan perilaku dan prosesnya (walau disadari: tidak bisa serta-merta) pada sasaran intervensi, yakni laki-laki pelaku kekerasan, serta tidak lupa berjejaring dengan support systems yang sejalan dengan maksud dan tujuan intervensi. Konselor juga diajak untuk memahami kondisi sosial-kultural masyarakat yang cenderung ‘membela’ hegemoni maskulinitas dan menunjukkan tingkat ‘permisivitas’ terhadap kekerasan. Banyak pula proses legal-formal yang sebaiknya dipahami dan dipertimbangkan oleh konselor, dan oleh karena itu konselor dalam pelatihan ini dipapar dengan peraturan yang berlaku di negeri ini yang relevan dengan kekerasan dalam relasi dan konsekuensinya.

Model ekologis yang lebih komprehensif dalam memetakan sebab-sebab kekerasan memberikan bekal kepada para konselor mengenai kelebihan dan kelemahan dari berbagai penjelasan tentang kekerasan Oleh karenanya, muncul insight bahwa intervensi pun hendaknya diberikan dalam berbagai lapisan ekologi manusia. Di sinilah satu lagi letak kespesialan dari konseling ini, yakni konseling berperspektif ekologis yang menantang dominasi budaya patriarki serta memotivasi ‘power sharing antara laki-laki dan perempuan.

 

Foto Bersama Fasilitator dan Peserta Pelatihan Male Counseling

Foto Bersama Fasilitator dan Peserta Pelatihan Male Counseling

 

Konselor juga diberikan pemahaman mengenai multi-perannya, menegakkan prinsip-prinsip utama konseling, serta bagaimana mengelola dirinya. Semua ini turut dikembangkan melalui bermain peran dan simulasi, yang kemudian dievaluasi melalui sesi-sesi sharing. Yang perlu disadari adalah bahwa dinamika konseling pelaku kekerasan itu jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan dinamika konseling umum, sehingga persiapan dan kapasitas konselor perlu terus ditingkatkan.

Masih banyak rincian pelatihan yang dipelajari dalam konseling ini, yang tidak dapat dijabarkan satu persatu dalam kesempatan ini. Yang jelas, di akhir sesi konseling, seluruh peserta, termasuk Juneman, secara sukarela menandatangani Deklarasi Kepatuhan Pada Prinsip Kesetaraan dan Hubungan Tanpa Kekerasan. Inti dari deklarasi ini adalah pernyataan untuk mempromosikan nilai-nilai keterbukaan, tanpa kekerasan, dan masyarakat demokratis, yang didasarkan pada martabat manusia, pencapaian kesetaraan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia dan kebebasan.

 

Pelatihan yang diikuti merupakan kerjasama antara RutgersWPF dengan Yayasan PULIH

Pelatihan yang diikuti merupakan kerjasama antara RutgersWPF dengan Yayasan PULIH

 

Partisipasi dalam kegiatan ini sejalan dengan amanat Rektor BINUS University, Prof Harjanto Prabowo, bahwa BINUS University tidak hanya akan mencapai visinya menjadi World Class University, namun juga betul-betul memberikan kontribusi yang dapat dirasakan manfaatnya, baik secara nasional maupun global, yang dalam pelatihan ini diwujudkan dengan komitmen memfasilitasi perubahan perilaku laki-laki pelaku kekerasan dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

 

Partisipasi ini juga merupakan salah satu rangkaian dari Kegiatan Akademik Jurusan Psikologi BINUS University, yakni Kuliah-kuliah Tamu sebagai bagian dari Program Global Learning System (GLS) Mata Kuliah Psikologi Sosial dan Intervensi Psikologi hasil kerjasama antara Jurusan Psikologi dan Yayasan PULIH pada tanggal 10 Oktober 2014 (narasumber: Dr. Rocky Gerung – “Mereview konstruksi sosial yang dilekatkan pada laki-laki“), 24 Oktober 2014 (narasumber: Eko Bambang Subiantoro – “Mengajak laki-laki untuk terlibat pada isu stop kekerasan terhadap perempuan”), 1 November 2014 (narasumber: Dr. Nur Imam Subono – “Melibatkan laki-laki dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan”) dan 8 November 2014 (Irma S Martam – “Social Marketing”), serta Seminar Gender in Justice yang diadakan oleh Mahasiswa Psikologi Sosial dan Intervensi Psikologi (LA64) pada 17 Januari 2015. (JA)

Feb
08
2015
0

Dosen Psikologi BINUS Menghadiri Konferensi Anti-Korupsi

Pada 20 November 2014, dosen Jurusan Psikologi, BINUS University, Juneman Abraham, S.Psi., M.Si. ikut hadir sebagai peserta dalam sebuah konferensi internasional bertajuk “The Role of Shame-based and Guilt-based Culture for Education: A Way to No-Corruption Society” yang diselenggarakan di Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia.

Konferensi ini merupakan buah kerjasama Konsorsium yang terdiri atas Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (PSJ UI), Universitas Padjadjaran, dan Universitas Al Azhar Indonesia, dan didukung oleh Ditjen DIKTI Kemdikbud RI.

Konferensi menghadirkan Pembicara: (1) Robertus Robet (Pakar Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta), yang membahas topik “The Analysis of Indonesian Education System: No-Corruption Curriculum”, (2) Saito Minoru (Kepala Sekolah Jakarta Japanese School)   yang membahas topik “Haji no Bunka Shame and Tsumi no Bunka Guilt in Japanese Education System”, serta (3) Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) yang membahas topik “National Character Building for No-Corruption Society”.

Di samping pemaparan topik-topik tersebut oleh para pembicara, konferensi ini juga menghadirkan pemaparan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa dari universitas-universitas anggota Konsorsium.

Juneman sendiri hadir atas informasi tentang agenda kegiatan ini dari Ketua Jurusan Psikologi BINUS University, Raymond Godwin, S.Psi., M.Si. melalui media sosial. Memang, seminar ini sangat relevan untuk dihadiri, karena Juneman melakukan penelitian yang mengangkat gejala tentang korupsi, yang dibahas dari perspektif psikologis. Di samping itu, ia juga sedang menyelenggarakan payung penelitian di Jurusan Psikologi BINUS University yang berkenaan dengan rasa malu dan rasa bersalah. Sudah terdapat sejumlah skripsi Sarjana Psikologi BINUS yang dihasilkan dari payung penelitiannya tersebut.

Dalam kesempatan konferensi tersebut, Juneman sempat mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan mengenai peran ilmu-ilmu sosial dalam pemahaman, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sejalan dengan penelitian yang sedang ditekuninya, pada 2015 ini Juneman juga memperoleh Hibah Bersaing DIKTI untuk riset dengan topik korupsi.

 

Berikut ini adalah beberapa gambar terkait dengan kegiatan konferensi ini.

 

Juneman Abraham sedang mengajukan pertanyaan (sumber: dokumentasi PSJ UI)

Juneman Abraham sedang mengajukan pertanyaan (sumber: dokumentasi PSJ UI)

 

Paparan Robertus Robet

Paparan Robertus Robet

 

Paparan Saito Minoru (sumber: dokumentasi PSJ UI)

Paparan Saito Minoru (sumber: dokumentasi PSJ UI)

Powered by WordPress. Theme: TheBuckmaker. Zinsen, Streaming Audio