Juneman Abraham

Awalnya bernama MOOC STI, selanjutnya Kursus Daring Terbuka Masif tentang Sains Terbuka Indonesia (KDTM Sainter), sebuah situs pembelajaran daring dibuat guna mengisi celah referensi untuk mengadopsi sains terbuka dalam kegiatan riset.

WIBISANA, sejak 07-07-2019, disepakati sebagai brand Indonesia dari MOOC ini. Pertama, karena istilah MOOC, selain agak sulit dilafalkan oleh orang Indonesia, juga karena hingga saat ini, kepanjangannya (Massive Open Online Course), juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia, KDTM (Kursus Daring Terbuka Masif) masih belum populer bahkan cenderung sulit untuk diingat.

Kedua, WIBISANA, yang merupakan akronim dari Wawasan Terbimbing Sains Terbuka Indonesia, atau dalam bahasa Inggris: Indonesian Guided Insight on Open Science (IGIOS) mengusung kearifan lokal.

Kualitas Wibisana, menurut berbagai sumber (seperti: https://id.wikipedia.org/wiki/Wibisana) adalah (1) mengedepankan kebijaksanaan daripada kekuatan, (2) memegang teguh dharma kebenaran, dengan mewujudkannya dalam tindak berani bersuara, walau bisa tidak sejalan dengan arus mayoritas, (3) jeli dan tanggap terhadap berbagai hal yang “tidak seharusnya” terjadi, bahkan mampu melakukan deteksi dini terhadap hal tersebut, (4) Kesetiaannya pada kebenaran mampu melampaui asal-usul genealogis dan tanah, serta (5) Jelas tidak sepopuler Rama, Sinta, Rahwana; bahkan Wibisana cenderung memosisikan diri sebagai background (latar belakang) ketimbang figur (figure). Kualitas ini cocok dengan misi Sains Terbuka; karena dalam filosofi Sains Terbuka, yang penting dalam pengetahuan adalah pesannya, bukan figurnya.

Adapun filosofi di balik ‘Wawasan Terbimbing’ (Guided Insight) adalah bahwa MOOC/KDTM ini tidak menghadirkan Wawasan Terpimpin/Terinstruksi (Leaded/Instructed Insight). Melainkan, Terbimbing, maksudnya: ada proses membidani/memfasilitasi munculnya wawasan (Insight) dari para fasilitator WIBISANA.

“Guided Insight” sesungguhnya lebih bersifat pedagogis daripada Course (Kursus). Sebab Course (kursus) masih memuat sifat satu arah (monolog), sementara yang dicita-citakan adalah Sains Terbuka sebagai dialog, sebagai Discourse (diskursus), bersifat multi-arah. Nah, dalam modul-modul WIBISANA, kami akan menekankan sejumlah kualitas maupun sifat tersebut di atas.

Dalam istilah yang lebih lokal, Insight dapat dipadankan dengan istilah Vipassana (https://id.wikipedia.org/wiki/Vipassana), yang berarti: “pemahaman” atau “penglihatan yang jernih” , “wawasan terhadap sifat sejati dari realitas”, “melihat secara mendalam.” Memang itu yang sudah, sedang, dan akan terus kami kampanyekan (termasuk melalui WIBISANA). Bahwa kita perlu secara jernih menelaah, merefleksikan, bahkan bila perlu, mereformasi segenap asumsi, paradigma, konsep, teori, aspirasi, dan praktik kita sendiri berkenaan dengan Sains selama ini.

Jadi, silakan mengunjungi, mempelajari, menikmati WIBISANA, http://bit.ly/wibisana, sekarang juga!

Reviewer Penelitian yang Berintegritas

Oleh: Dr. Juneman Abraham

Dikaitkan kepentingan negara dan bangsa kita, integritas mutlak dijaga dan dipertahankan. Hal ini karena pelanggaran integritas akan mempengaruhi proses dan luaran serta keberlangsungan sebuah penelitian, yang akan menyia-nyiakan dana publik atau uang rakyat, mengganggu reputasi, serta mengganggu kebermanfaatan hasil penelitian.

Sebagai contoh, seorang reviewer meloloskan sebuah proposal penelitian yang tidak memiliki potensi untuk selesai karena syarat Rekam Jejak penelitinya tidak terpenuhi. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran integritas yang akan mengancam kualitas proses penelitian, dan penelitian menjadi bias/menyimpang, bahkan tidak menghasilkan luaran yang layak. Luaran yang tidak layak akan menambah semakin banyaknya karya-karya ilmiah yang tidak bereputasi. Bagi kepentingan bangsa dan negara, hal ini sangat merugikan karena akan menurunkan derajat kinerja dan reputasi ilmiah Indonesia.

Demikian pula, apabila seorang reviewer meloloskan sebuah proposal yang substansinya tidak memadai semata-mata karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest), maka review yang koruptif ini akan menghasilkan luaran penelitian yang sulit diharapkan kualitasnya, bahkan akan sulit dihilirisasikan. Hal ini akan sangat merugikan perkembangan bangsa dan negara Indonesia, karena hasil penelitian tidak dapat dikembalikan kepada masyarakat sebagaimana selayaknya.

Integritas sebagai keutuhan kata dengan perbuatan, kejujuran, serta kesatuan pikiran-perasaan-dan tindakan sangat perlu dimodelkan oleh seorang Reviewer, karena Reviewer merupakan teladan bagi para peneliti. Dengan menunjukkan integritas, seperti tidak melakukan fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme; bahkan berani mengingatkan sejawat atau orang yang ditelaah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (bahkan sebagai potensi sekalipun), maka Reviewer turut mengawal kepentingan bangsa dan negara Indonesia agar tidak tercoreng dengan kasus-kasus Retraksi (retraction) Publikasi Ilmiah. Sebagaimana diketahui, bahwa kasus-kasus sejumlah negara sudah masuk dalam database RetractionWatch.com karena kasus-kasus pelanggaran integritas, dan hal ini cukup memalukan. Sebaliknya, jika para Reviewer berintegritas, maka Indonesia akan mengukuhkan dirinya dalam keanggotaan di COPE (Comittee on Publication Ethics), dan dalam arena penyusunan kebijakan etis di dunia, sehingga reputasi Indonesia menjadi terangkat dalam forum internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian Indonesia yang semakin terstandar (seturut standar internasional) menuntut standar etis dari para penelitinya.

Reviewer yang berintegritas juga akan membantu keterbukaan sains. Sains yang dilanda dengan praktik-praktik yang tidak berintegritas akan mengalami krisis replikasi (yaitu: penelitian sulit ditemukan validitasnya dalam berbagai pengulangan) karena ada elemen-elemen penelitian yang tidak dilakukan dengan benar dan terbuka (ada yang disembunyikan). Sebaliknya, Reviewer yang berintegritas akan meningkat integrasi penelitian dari berbagai sektor (karena tidak ada yang disembunyikan, melainkan disinergikan), sehingga kekuatan riset Indonesia akan meningkatkan daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Reviewer Penelitian Berwawasan NKRI

Oleh: Dr. Juneman Abraham

Wawasan NKRI yang harus dipahami oleh seorang reviewer adalah bahwa NKRI merupakan sebuah negara bangsa yang diimajinasikan, diperjuangkan, dan disepakati (konsensus bersama) oleh para pendiri bangsa dan berbagai elemen bangsa ini yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok masyarakat yang menyatukan diri dengan sengaja dalam satu kesatuan politik-ekonomi-sosial budaya-dan hankamnas (Bhinneka Tunggal Ika).

Seorang reviewer harus memahami kenyataan wawasan NKRI tersebut sehingga tidak menjadi bias atau devian (menyimpang) dalam melakukan penilaian. Sebagai contoh, reviewer harus objektif dan tidak boleh mengutamakan identitas sosial tertentu, apalagi golongannya sendiri, untuk memperoleh pendanaan proposal hibah penelitian. Seorang Reviewer juga tidak boleh membiarkan masuknya proposal-proposal penelitian yang memuat paham radikalisme sehingga membahayakan pertahanan dan keamanan Indonesia.

Di samping itu, dalam menilai proses dan luaran penelitian, seorang Reviewer dapat memberikan masukan-masukan edukatif agar Peneliti yang memperoleh pendanaan tidak melupakan kepentingan NKRI, baik dalam riset dasar, terapan, dan pengembangan; dengan cara senantiasa memperhatikan Rencana Induk Riset Nasional dan Prioritas Riset Nasional. Misalnya, jika ada proposal penelitian dengan kerjasama dengan luar negeri, maka jangan sampai bahwa peneliti Indonesia hanya menjadi figuran saja, melainkan harus desisif (menentukan) dalam mengedapankan kepentingan nasional.

Wawasan NKRI juga menempatkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (beserta amandemennya) sebagai dasar negara dan konstitusi NKRI. Hal ini wajib dipahami oleh seorang Reviewer. Sebagai contoh, sila kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, seorang Reviewer berdasarkan wawasan NKRI Pancasilais ini perlu untuk menjaga kesadaran bahwa dirinya dibutuhkan dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok barat sampai dengan pelosok timur Indonesia, pelosok utara sampai pelosok selatan Imdonesia. Ia perlu untuk menyediakan energi dan waktunya untuk membagikan ilmu dan kebestariannya kepada masyarakat akademik maupun non-akademik, bahkan yang dianggap gurem (kecil) atau marjinal (terpinggirkan). Hal ini karena ia ingin mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan review atau telaahnya.

Reviewer yang memiliki Wawasan NKRI juga akan ikut berkontribusi pada tingkat kebijakan nasional, seperti misalnya, bagaimana agar tidak terjadi capital flight dari pengutamaan penerbit dan indeksasi komersial dari jurnal ilmiah yang berasal dari luar negeri. Seorang Reviewer berwawasan NKRI akan senantiasa gelisah oleh hal ini, dan akan memperjuangkan dengan berbagai cara untuk mewujudkan policy yang strategis yang mensejahterakan dosen, ilmuwan, dan peneliti Indonesia, tidak membiarkan Indonesia terus-menerus mengalami kolonisasi dalam bentuk baru, yakni kolonisasi ilmu pengetahuan, kolonisasi penelitian dan publikasi, meskipun Reviewer juga tidak boleh paranoid sampai mengalami xenophobia (takut pada orag asing). Sebaliknya, Reviewer berwawasan NKRI akan memperjuangkan agar indigenous, cultural wisdom dapat diperjuangkan dalam berbagai substansi penelitian untuk menjadi berkelas dunia, mempromosikan Indonesia dalam sinergi penelitian Indonesia dengan mitra-mitra penelitiannya di berbagai belahan dunia (kancah internasional).

1. Disiplin Psikologi (Psikologi sebagai sebuah ilmu)
2. Profesi Psikolog (Psikolog dalam definisi APA)

Konteks:

1. Pada Juli 2018, saya menemukan sebuah terusan: Calon Permenristekdikti 2018 tentang Integritas Akademik.
2. Telah diterbitkan Permenristekdikti No. 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Akan terbitnya Buku Pedoman Etika dan Integritas Ilmiah pada tahun 2019 yang disusun berdasarkan COPE (Committee on Publication Ethics). (Informasi dari Dr. Lukman, Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah, Kemristekdikti RI).

Komentar (hingga saat ini):

Pertama, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”

Kata “kewajaran” perlu memperoleh perhatian khusus.

Guna mempertajam maknanya, saya usulkan tiga hal:

1. Memberikan definisi terhadap masing-masing nilai (value), yaitu kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab.
2. Menuliskan padanan dalam bahasa Inggris pada Naskah Akademik atau Penjelasan Permenristekdikti ini. Misalnya: kejujuran (honesty), kredibilitas (credibility), kewajaran (?), kehormatan (?), tanggung jawab (responsibility). Tujuannya adalah agar semua pihak mempunyai rujukan yang bisa mempertajam pemaknaan terhadap istilah-istilah tersebut (misalnya, membuka kamus bahasa Inggris atau literatur berbahasa Inggris yang terkait).
3. Dalam pengkajiannya, pembuat Naskah Akademik memberikan pertimbangan serius kepada UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi, Pasal 8 dan 9 tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.  Dalam Calon/rancangan Permenristekdikti tentang Integritas Akademik, tidak tampak satu kata pun tentang ketiga hal tersebut (Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan). Padahal, ihwal yang sangat rentan terancam dari sebuah “pasal karet” ( https://tirto.id/pasal-karet-di-indonesia-cEKU ) dalam konteks kehidupan akademik adalah ketiga hal tersebut. Bagaimana menjaga integritas akademik sekaligus menjamin tidak terganggunya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan? Siapakah yang mengaudit “penegak integritas”? Sebaiknya ada pasal khusus dalam Permenristekdikti yang secara eksplisit menyebutkan tentang jaminan itu. Suasana nasional mohon dijadikan masukan kontekstual juga:
   1. Kriminalisasi Ilmuwan Mengancam Kebebasan Akademik (Kompas, 9 April 2018) https://kompas.id/baca/utama/2018/04/09/kriminalisasi-ilmuwan-mengancam-kebebasan-akademik-2/
   2. Kebebasan Akademik Terancam (Kompas, 9 April 2018) https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180409/281513636725782

Kedua, mengenai Kepengarangan yang tidak sah (Pasal 9), disebutkan bahwa:

Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

1. menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam Karya Ilmiah yang dipublikasikan;
2. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam Karya Ilmiah yang dipublikasikan; dan/atau;
3. menyuruh orang lain untuk membuat Karya Ilmiah  sebagai Karya Ilmiahnya tanpa memberikan kontribusi;

Usulan saya, sebagai berikut:

Pasal ini baru dapat diberlakukan setelah aturan turunannya jelas. Dalam dunia ilmiah, perdebatan mengenai “authorship” (siapa yang dapat disebut sebagai “author”) sangat luar biasa. Bahkan saya ingat sekali, Prof Toeti Heraty pernah menulis sebuah buku berjudul, “Hidup Matinya Sang Pengarang” https://www.goodreads.com/book/show/2493856.Hidup_Matinya_Sang_Pengarang

Terkait hal ini, menurut hemat saya, budayawan wajib untuk dimintakan pendapatnya mengenai “authorship”.

Sehubungan jurnal ilmiah, terdapat sebuah dokumentasi yang terkait dengan hal ini: https://www.editage.com/insights/how-to-draft-the-authorship-contribution-statement

Saya cantumkan screenshoot-nya di bawah ini.

Usulan saya adalah agar Permenristekdikti mewajibkan agar setiap jurnal di Indonesia meminta untuk penulis mencantumkan keenam butir yang disebutkan dalam dokumentasi tersebut (misalnya di dalam bagian Acknowledgment/Pengakuan Kontribusi).

Dengan demikian, Permenristekdikti baru dapat menjadikan objek perkara “kepengarangan yang tidak sah” untuk setiap tindakan yang tidak dapat diklarifikasi keenamnya, pasca Permenristekdikti ini terbit.

Apabila kewajiban untuk membuat “contributorship statement” belum timbul, namun ada yang dikenai sangkaan “kepengarangan yang tidak sah”, maka hal ini bisa menjadi potensi kesewenangan dari pihak yang “mengadili” dan mengancam kebebasan akademik itu sendiri.

Hal ini juga berkenaan dengan waktu berlakunya pasal “kepengarangan yang tidak sah”, mengingat bahwa pada saat peraturan ini diproses atau berlaku, tentunya banyak artikel jurnal atau pun konferensi yang sudah dan/atau sedang diproses penerbitannya.

Ketiga, oleh karena adanya keragaman bidang ilmu & profesi, maka kode etik material & pengelolaan terbitan ilmiah seyogianya didesentralisasikan diskusi, pembuatan, dan kewenangan penegakannya kepada komunitas/asosiasi ilmu/profesi serta (apabila ada) komunitas & asosiasi pengelola jurnal terkait. Konsekuensinya:

• Diskusi intensif perlu dilakukan secara grounded, bottom-up dengan pelibatan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
• Etika dan kode etik jelas Bukan hukum (law). Konsensus dan penanganan/treatment mengenainya (hal-hal etis) perlu sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian ini justru agar marwah & integritas ilmu/profesi itu sendiri terjaga.

Keempat, penyelesaian Buku Pedoman Etis Integritas Akademik hendaknya sabar mananti dan mencermati masukan-masukan dari masyarakat Indonesia sendiri, agar tidak terkesan menjadi projek ‘gebyah uyah’, diantaranya yang akan disampaikan melalui:

Call for papers – Academic integrity in Indonesia: Building on 20 years of progress
New Content Item​​​​​​​

Edited by:
Ide Bagus Siaputra, Center for Lifelong Learning, Faculty of Psychology, Universitas Surabaya, Indonesia

Tracey Bretag, University of South Australia Business School, Australia

Since 1999, the Directorate General of Higher Education in Indonesia has been aware of various cases of academic misconduct, prompting the government to proclaim the importance of misconduct prevention in order to increase the quality of education while maintaining academic integrity. In 2010, the Ministry of National Education Regulation (MNER) announced regulations on plagiarism prevention and control in higher education. Unfortunately, to date these regulations have had little effect on the prevention and eradication of academic misconduct; nor has practical direction and guidance been provided in relation to scientific publication ethics.

Over the last two decades there have been numerous changes and developments in the area of scientific publication in Indonesia. Up until 2018, more than 51,000 scientific journals (with ISSN) have been established in Indonesia, but only around 2,000 of these are indexed in SINTA (Science and Technology Index). The spike in scientific publication coincided with an increase in academic integrity violations (plagiarism, contract cheating, publication in predatory journals and/or conferences, manipulation of citations via ‘cartels’).

Looking to the future, there are several strategic efforts planned to promote academic integrity in Indonesia. These include organizing scientific activities attended by key stakeholders, the publication of an academic integrity guidebook and the development of new regulations by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education.

This Call for Papers aims to gather contributions from Indonesian researchers, authors, and editors – and also other parties that are involved in research in the Indonesian context – in order to start a national campaign in Indonesia to address malpractice and fraud in academic publication. This thematic collection welcomes contributions that are empirical, theoretical or case studies and which address any of the following topics:

• academic integrity training for undergraduate students
• plagiarism at all levels
• research training (for students and academics)
• the impact of pressures to publish
  supervisory relationships and abuses of power
• research integrity guidelines – national and institutional
• ethics approval and complianc
• data collection, management and reporting
• conflicts of interes
• corruption
• authorship
• citation practices
• peer review
• indexing and accreditation of journals
  predatory journals

Authors are advised to provide new insight and recommendation for further action.

Deadline for submission: 31st July 2019

Sebelumnya, saya pernah

1. Mendiskusikan nomenklatur Magister Profesi Psikologi (2008)
2. Berbicara dalam Seminar RUU Keprofesian Psikologi 2015 serta
3. Menulis mengenai Psikolog Akademik, Psikolog Terapan, Psikolog Profesional: Apakah Ada Bedanya?.
   Dengan demikian, partisipasi saya dalam membahas Naskah Akademik RUU Psikologi bukanlah “turun dari langit”, melainkan berlandaskan pada keprihatinan yang sudah saya suarakan sejak satu dasawarsa yang lalu.

Sumber: https://www.all-about-forensic-psychology.com/psychology-and-law.html

Berikut ini adalah komentar dan masukan saya terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Psikologi (Draf ver 1.0 – Juli 2018):

1) Bab 1.1.: Kebutuhan terhadap Psikologi sudah dipetakan. Akan tetapi, KIPRAH Profesi Psikologi DI INDONESIA yang berlangsung selama ini untuk menjawab kebutuhan tersebut tidak tampak.
Pada Bab 1 hendaknya jauh lebih ditekankan: Apa sajakah yang sudah diperbuat Psikologi di Indonesia  sehingga perlu penguatan dengan Undang Undang Psikologi? Sebaiknya mencantumkan referensi dari laporan2 riset dan praktik komunitas psikologi Indonesia selama ini.

2) Tidak tercantumnya data-data riset pada Latar Belakang membuat kajian ini menjadi semacam Opini bahkan Tuduhan, bukan untuk sebuah Naskah Akademik. Misalnya, apakah ada data tentang (?):
– Malpraktik yang ditemukan pada praktik psikologi pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kualifikasi dalam pendidikan psikologi.
– Jasa psikologi pun kadang disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti mem-PHK atau memutasikan seseorang karena alasan politis, dengan menggunakan tes psikologi sebagai alasan.

3) Bab 2.1.1.: Lahirnya Profesi Psikologi DI INDONESIA masih sangat kurang. Jauh lebih banyak referensi dari luar. Dengan demikian, konteks sosial-historis Indonesia tidak tampak.
Saran: Mengintegrasikan informasi dari Buku DIALOG PSIKOLOGI INDONESIA (yang pernah diterbitkan oleh Himpsi Jaya).
Menurut saya, pada bagian ini tidak begitu urgen untuk merincikan mazhab-mazhab psikologi di DUNIA (sebagaimana sudah tertulis saat ini). Mengapa? Karena perkembangan psikologi di setiap negara senantiasa bersifat kontekstual (konteks sejarah, konteks sosiologis, konteks antropologis).

4) KepMenristekdikti No. 257/M/KPT/2017 tentang NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI sebagai acuan yang termutakhir dalam bidang pendidikan tinggi psikologi belum dimasukkan.

5) Landasan Filosofis  tidak tajam. Penting untuk memasukkan landasan filosofis tentang PROFESI PSIKOLOGI itu sendiri (ontologi, epistemologi, aksiologi) sehingga memunculkan urgensi butuhnya RUU Psikologi.
Dalam Landasan Sosiologis dipaparkan hanya sepintas permasalahan sosial, tetapi tidak muncul dengan kuat mengenai peran psikologi secara sosiologis.  Yang lebih terungkap adalah goal psikologi dari sudut pandang administratif, yaitu butir (a) sampai (e). Tampaknya, justru perlu dibedakan antara Administratif dan Sosiologis.
Rujukan dari Indonesia menjadi penting: Misalnya https://catalogue.nla.gov.au/Record/455000
Disertasi Suwarsih Warnaen (Ethnic stereotype attitude and the perception of cross-cultural differences among the ethnic groups in Indonesia), dan banyak penelitian penting psikologi di Indonesia tidak tampak, sehingga membuat Naskah Akademik ini “kekeringan” dari konteks Indonesia. Padahal UU Psikologi adalah untuk masyarakat Indonesia.

6) Adapun jangkauan pengaturan RUU Psikologi –> Nomor 6) Alat tes psikologi; sebaiknya ALAT TES diganti menjadi ALAT UKUR Psikologi (agar lebih luas).

7) Beberapa kalimat belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar; misalnya kalimat-kalimat berikut sukar dipahami:
– Halaman 6: Peran psikologi sebagai ilmuwan dan praktik profesi  …..
—-> Apa yang dimaksud ‘psikologi sebagai ilmuwan dan praktik’? (Menyalahi kaidah bahasa)

– Halaman 9: Kondisi saat ini yang berlaku di Indonesia terkait dengan aktivitas mal praktik lebih berlandaskan pada apa yang berlaku di organisasi profesi psikologi Indonesia, yang mana apa yang ditetapkan oleh organisasi profesi psikologi hanya mampu mengikat anggotanya saja.
—–> Kalimat terlalu kompleks.

– Halaman 9: Oleh karenanya, perangkat keilmuan dan etika yang dimiliki seorang Psikolog mempunyai karakteristik yang khas yang harus mengutamakan kesejahteraan manusia.
—> Apa yang dimaksud ‘perangkat keilmuan dan etika’?

– Surat Ijin Praktek Psikolog
—> Yang benar adalah Praktik, bukan Praktek.

– Halaman 72: pengaturan praktik tenaga profesi psikolog (psikolog Indonesia dan  psikolog Asing)
Istilah “Psikolog Indonesia” dan “Psikolog Asing” tidak tepat.
Psikolog Indonesia —> Artinya Psikolog UNTUK Indonesia.
Psikolog Asing —> Artinya Psikolog UNTUK Asing.
Bandingkan:
Psikolog Perusahaan —> Psikolog UNTUK Perusahaan (Psikologi YANG BERKARYA BAGI Perusahaan), bukan Psikolog DARI Perusahaan. Tidak harus berasal dari Perusahaan.
Psikologi Perempuan —> Psikolog TENTANG (YANG MEMPELAJARI) Perempuan.  Psikolog perempuan tidak harus seorang perempuan, bisa seorang laki-laki. Bedakan dengan: Perempuan Psikolog.

Saran, diganti menjadi: WNI Psikolog dan WNA Psikolog.

Dalam Latar Belakang ada kalimat, “Dalam sektor jasa psikologi di luar tes……”.
Apakah istilah ‘sektor jasa psikologi’ merupakan istilah yang tepat?

8) Dalam 2.1.2  Definisi Profesi Psikologi dan Cakupan Praktik  serta 2.1.4  Prinsip Etik Profesi Psikologi ; Mengapa tidak ada rujukan terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia?

9) Dewan Psikolog Indonesia  (Halaman 62)
—> Mengapa bukan Dewan PSIKOLOGI Indonesia? Serupa dengan Himpunan PSIKOLOGI Indonesia, Majelis PSIKOLOGI Indonesia.

10) Perlu koherensi antara ‘Tenaga Profesi Psikologi’ dan ‘Psikolog’.
Disebutkan:

Tenaga profesi psikologi adalah setiap orang yang melakukan jasa dan/atau praktik Psikologi serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Psikologi yang terdiri dari sarjana psikologi, psikolog dan lulusan magister profesi psikologi dengan peminatan tertentu.

Psikolog adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Psikologi, memiliki Surat Sebutan Psikolog dan mempunyai Surat Ijin Praktek Psikolog.

Seharusnya: Psikolog adalah tenaga profesi psikologi yang …….
Karena Psikolog merupakan bagian dari tenaga profesi psikologi.

11) Naskah Akademik merupakan peluang yang bagus untuk menyatakan dengan tegas perbedaan antara Psikolog, Psikiater, Perawat Jiwa, Pekerja Sosial. Tetapi tampaknya ‘peluang emas’ ini belum digunakan dengan baik. Padahal klarifikasi ini yang sangat dibutuhkan para pembuat kebijakan baik di bidang pendidikan maupun politik kebijakan. Seyogianya distinction (pembedaan) muncul dalam: BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  &  BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.

Pada 27 Juli 2018, Dr. Juneman Abraham, psikolog sosial dan lecturer specialist Universitas Bina Nusantara hadir bersama dengan Tim Pengkaji Kebijakan Pendidikan Tinggi Ikatan Dosen Republik Indonesia di Ruang Badan Keahlian DPR RI dalam rangka sebagai salah satu narasumber penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan Undang Undang tentang Dosen.

Salah satu regulasi dalam pengelolaan sumber daya pendukung pendidikan nasional diatur melalui Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tentang Guru dan Dosen merupakan payung hukum dalam mengatur guru dan dosen namun dalam implementasinya belum spesifik.

Dalam kesempatan tersebut, berlangsung diskusi berdasarkan kepakaran, diantaranya tentang: perlunya pemisahan UU tentang Guru dan Dosen (menjadi UU tentang Guru & UU tentang Dosen), deregulasi dan debirokratisasi pendidikan tinggi, caturdarma, serta kesejahteraan dosen termasuk tunjangan fungsional dan kinerja.

Sebelumnya, Tim serupa telah menelurkan sebuah buku berjudul Kajian Pendidikan Tinggi IDRI untuk DPR RI dan Ristek Dikti 2018 yang diterbitkan oleh ITB Press (ISBN 9786025417931) dan diberikan kata pengantar oleh Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Berikut ini adalah salah satu Bab yang ditulis oleh Juneman: https://osf.io/nz7v9/

Di era media sosial dan perkembangan fitur teknologi cerdas, sebetulnya kita dilanda perasaan ‘sulit percaya’ ketika menjadikan bahasa sebagai alangan bersama.

Keterangan dari Scopus

 

Artikel di IJABER Berbahasa Indonesia

Artikel di atas sudah diindeks di Scopus

Pada 5 Oktober 2017, di Auditorium Kedutaan Besar Perancis, diadakan pembentukan The Indonesian International Association for Pattern Recognition (TIIAPR).

Perwakilan institusi yang hadir pada saat itu di Auditorium adalah dari Bina Nusantara University, BPPT, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, DRPM Kemristekdikti, dan Kalbis Institute.

Deskripsi mengenai IAPR terdapat dalam situs web www.iapr.org, sebagai berikut:

“The International Association for Pattern Recognition (IAPR) is an international association of non-profit, scientific or professional organizations (being national, multi-national, or international in scope) concerned with pattern recognition, computer vision, and image processing in a broad sense. Normally, only one organization is admitted from any one country, and individuals interested in taking part in IAPR’s activities may do so by joining their national organization.”

Ketua terpilih untuk periode pertama adalah Bapak Dr.Eng. Anto Satriyo Nugroho dari Pusat Teknologi Informasi Komunikasi, Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT, dengan Wakil Ketua dan Sekretaris Dr. H.L.H.S. Spits Warnars dan Dr. S. Liawatimena.

Selanjutnya, keanggotaan bertambah dari rekan-rekan ahli pattern recognition dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Pancasila, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Sriwijaya, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, UIN Jakarta, dst.

Juneman Abraham hadir sebagai salah satu dari perwakilan Universitas Bina Nusantara. Ia meyakini bahwa bidang ini memerlukan kolaborasi interdisiplin antara Informatika, Psikologi, dan Ilmu-ilmu Sosial lain. Saat ini Juneman tengah banyak menaruh perhatian dan melakukan berbagai penelitian dalam bidang Psikoinformatika.

Konstitusi dan berbagai rencana workshop serta konferensi tengah disusun. Semoga asosiasi ini membawa kemaslahatan yang besar bagi masyarakat Indonesia.

Pada 25 September 2017, Juneman Abraham berpartisipasi dalam sebuah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang bertujuan untuk meninjau (review) penyusunan Pedoman Teknis dan SOP Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Pada Situasi Bencana. Koordinator Rumpun Psikologi Sosial-Komunitas pada Jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara ini turut menjadi representasi organisasi profesi Himpunan Psikologi Indonesia menyampaikan pandangan berdasarkan keahlian (psikologi) dalam sebuah pertemuan kelompok kerja teknis (technical working group) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Martha Tiahahu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, berdasarkan Surat Tugas No. 607/PP-HIMPSI/ST/IX/17 menjawab Undangan Sekretaris Kementerian PP-PA No. B-1347/KPP-PA/Sesmen/RorenData/09/2017.

Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sensitif dan menjawab kebutuhan khusus penyintas dalam situasi darurat serta dapat menjadi kesadaran semua pihak, bahwa pada situasi bencana, perempuan dan anak memiliki kerentanan pelanggaran hak yang berdampak serius dan mengancam keselamatan jiwa. Hasil yang diharapkan adalah agar pemerintah dan semua elemen masyarakat dapat merancang, mengembangkan, dan membangun mekanisme koordinasi lintas klaster untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender pada situasi bencana.

Komunitas yang ditargetkan adalah petugas/pendamping/pekerja kemanusiaan dan segenap pihak yang merespon bencana — untuk memudahkan mereka dalam menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanganan bagi korban yang mengalami kekerasan berbasis gender dalam situasi darurat kemanusiaan/bencana yang terintegrasi dalam program-program mereka

Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan turut melibatkan Himpunan Psikologi Indonesia serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Komnas Perempuan, P2TP2A DKI Jakarta, KEPPAK Perempuan, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, LBH APIK, Parisadha Buddha Dharma NSI, dll.

Juneman di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam paparan dan konsultasinya, Juneman Abraham selaku perwakilan Jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia menyampaikan bahwa: Pertama, penyusunan Panduan ini perlu memperhatikan aspek komunikasi dan membedakan antara istilah populer (misalnya, split personality; “kepribadian terpecah”) dan istilah formal diagnosis (misalnya, Dissociative Identity Disorder, “Gangguan Identitas Disosiatif”) pada penyintas bencana.

Kedua, perlu ditambahkan bahwa Psychological first aid (PFA) adalah salah satu cara berbasis ilmiah, respon pertama (segera setelah terjadinya peristiwa) yang dilakukan dalam durasi yang singkat untuk melakukan penguatan dan memberikan dukungan psikologis kepada orang lain yang mengalami tekanan peristiwa sulit (peristiwa krisis, peristiwa darurat, peristiwa traumatis). Laporan-laporan meta-analisis menunjukkan bahwa keilmiahan dari PFA merupakan tantangan tersendiri bagi penyusunan standar pelaksanaan maupun pelatihan. Di era evidence based practice, maka aspek ini perlu diberikan prioritas penekanan dalam pedoman dan SOP.

Ketiga, dalam konteks reintegrasi/rehabilitasi sosial, perlu diwaspadai apakah tepat jika pekerja sosial, konselor, dan psikolog ditujukan untuk turut membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi spiritual, padahal bantuan yang diberikan (tertulis dalam Panduan) sebatas bantuan psikologis serta sosial.

Feasibility Implementasi sampai pada tingkat Desa, sebagaimana dikemukakan oleh MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia) sangat perlu mendapat perhatian karena mendasarkan pada keragaman kewilayahan serta keragaman peraturan yang memayungi di tingkat pusat dan daerah.